Menurut Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, kebijakan berupa kelonggaran di masa efisiensi anggaran oleh Tito itu perlu disambut positif, demi menyelamatkan industri perhotelan dan restoran.
"Karena itu jalan tengah, ini menurut kami patut kita sambut positif, sepanjang kemudian semangatnya tetap dalam efisiensi dan efektivitas anggaran itu sendiri," kata Rifqi kepada wartawan, Senin 9 Juni 2025.
Sebab, kata Rifqi, atas adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun 2025 ini turut berdampak pada berbagai sektor.
Terlebih, dampak itu dirasakan oleh industri yang berkaitan dengan Meeting, Invention, Convention and Event yang notabene kaitannya dengan perhotelan.
"Kita menyadari pada pihak yang lain, industri MICE, meeting, invention, convention dan event yang melibatkan hotel dan restoran banyak yang lumpuh akibat adanya efisiensi dan efektifitas anggaran," kata Rifqi.
Meski begitu, Legislator Nasdem ini tetap meminta kepada pemerintah daerah untuk bijak dalam menggunakan anggaran daerah.
Ia menegaskan, perlu adanya petunjuk teknis serta standar biaya sewa hotel yang diatur agar kepentingannya memang semata untuk keperluan rapat dan pertemuan resmi.
"Di tengah semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, memang diperlukan ada petunjuk teknis serta standar biaya penggunaan hotel dan restoran untuk kepentingan rapat rapat dan pertemuan pertemuan resmi. Baik yang dilakukan oleh kementerian lembaga, maupun pemerintah pemerintah daerah," pungkasnya.
Diberitakan RMOL sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak melarang rapat maupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran.
"Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini," ujar Tito, dalam keterangannya, dikutip Kamis 5 Juni 2025.
Komisi II DPR RI merespons perihal diperbolehkannya kembali Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggelar rapat di hotel atau restoran. 
BERITA TERKAIT: