Berdasarkan agenda rapat DPRI, rapat ini membahas sejumlah isu strategis. Namun tidak dijelaskan secara rinci. Pembahasan lengkap akan disampaikan usai rapat tertutup berlangsung.
Adapun sejumlah isu yang saat ini menjadi sorotan masyarakat antara lain, isu tentang pengawalan ketat TNI di seluruh kejaksaan di Indonesia.
Selain itu, ada juga pembahasan mengenai jabatan di eksekutif yang boleh ditempati oleh militer seperti yang baru-baru ini menjadi perhatian dengan adanya aturan pegawai bea cukai boleh diduduki TNI.
Ketua Komisi I Utut Adianto sempat menyampaikan akan memanggil Panglima TNI terkait adanya pengawalan ketat TNI di seluruh kejaksaan dan akan menanyakan terkait surat perintah yang dikeluarkannya itu.
“Kalau tanya perlukah, nanti saya tanya dulu. Orang saya belum ngomong sama Kejaksaan, saya belum ngomong sama TNI. Kejaksaan mintanya apa, TNI menganggapnya apa, kita belum tahu," demikian kata Utut di Gedung Nusantara III, Komplek DPR RI, Senayan, Rabu 14 Maret 2025.
BERITA TERKAIT: