Namun, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyoroti masih banyak persoalan mendasar dalam praktik demokrasi di Tanah Air.
“Di satu sisi demokrasi kita pasca reformasi memang berkembang pesat tapi secara bersamaan kita tidak bisa menutup mata praktik demokrasi kita masih banyak yang cukup compang-camping," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 22 Mei 2025.
Ia menekankan bahwa idealnya pemimpin dipilih berdasarkan kapasitas dan rekam jejak, bukan sekadar kemampuan logistik atau finansial untuk memenangkan kontestasi.
"Harus diakui kalau kita bicara demokrasi substantif banyak koreksi di mana-mana misalnya politik kita yang sangat kental dengan politik transaksional," jelasnya.
Adi juga menyoroti mahalnya ongkos politik dan masih kuatnya praktik politik kekerabatan di Indonesia. Ia menilai politik keluarga bukanlah hal yang tabu, tetapi menjadi masalah ketika tidak melalui proses kaderisasi dari bawah.
“Politik kekerabatan itu bukan sesuatu yang aneh dan bahkan bukan sesuatu yang haram, yang paling penting adalah di mana keluarga politik itu melakukan satu proses regenerasi dan melakukan proses politik dari bawah,” tegasnya.
Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengingatkan, jangan sampai semangat reformasi yang menuntut bersihnya pemerintahan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) justru tidak tercapai.
BERITA TERKAIT: