Kevin Wu Minta Aparat Bertindak ke Ormas yang Rutin Pungut Uang PKL

Dengan begitu, para PKL mampu mempertahankan pendapatannya demi keluarga, bukan sebaliknya untuk membayar preman saja.

Kira-kira itu pandangan Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, menanggapi fenomena pungli dan premanisme yang ramai diperbincangkan saat ini.

“Saya memberi apresiasi kepada masyarakat yang berani speak-up ya. Dalam hal ini, adalah para pedagang kaki lima yang kalau mereka sampai berani speak-up ini kan sudah satu kondisi yang mungkin di titik akhir batas kesabaran mereka,” kata Kevin dalam keterangan resminya, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Lanjut Kevin, suara para PKL atau korban harus dibarengi dengan tindakan tegas para aparat keamanan, dalam hal ini TNI atau Polri, beserta Satpol PP untuk mengayomi dan melindungi kelompok masyarakat yang terdampak oleh pungli.

“Nah, ini harusnya jadi momentum bagi para aparat, khususnya dalam hal ini aparat keamanan untuk ketika kelompok masyarakat sudah berani bersuara jangan dibiarkan mereka ini melawan sendirian, melawan kesemena-menaan, dan melawan ketidakadilan,” tegas Kevin.

“Oleh karena itu di Komisi A kami meminta para aparat keamanan, khususnya dari TNI/Polri kemudian dari Satpol PP harusnya sudah menjemput apa yang sudah mereka lakukan ini. Harus ada tindakan tegas, hukum perlu ditegakkan,” sambungnya.

Selain itu, Kevin juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan kondisi para pedagang. Seperti pihak Pasar Jaya yang mengelola tempat-tempat para pedagang berjualan.

Terakhir, Kevin juga akan turun ke lapangan untuk mendengar langsung permasalahan dari masyarakat.

“Kami sebagai anggota dewan akan sidak. Kami akan turun ke lapangan, kita akan dengar langsung permasalahan seutuhnya seperti apa. Kami bukan hanya ke satu titik, mungkin kami akan random ke beberapa titik,” ujarnya.

Adapun tujuan isu ini penting untuk ditanggapi karena menyangkut kondisi dan kesejahteraan para pedagang.

“Bagaimana tulang punggung mereka yang selama ini mencari usaha secara halal, secara baik itu harus dibebani dengan biaya-biaya tambahan berupa pungli, berupa biaya-biaya tambahan seperti ini. Kita mesti memiliki kepekaan dalam hal sosial maupun ekonomi, terlebih dalam situasi seperti ini. Jadi, tentu kami akan mendorong itu semua,” demikian Kevin.