Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, jika penggabungan menjadi sebuah kebutuhan bisa saja dilakukan dengan tujuan efisiensi anggaran.
"Kewenangan dapat dibagi agar tidak terjadi tumpang tindih, tapi yang akan jadi masalah adalah pembagian jumlah SDM," kata Hari kepada
, Minggu 11 Mei 2025.
Hari menilai, jika penggabungan terlaksana, maka harus ada solusi terhadap jumlah SDM, terutama BIN yang paling besar.
"Persoalan SDM jika wacana penyatuan dilakukan antara BAIS dan BIN. Tumpang tindih kewenangan bisa diatasi karena fungsinya sama, yang berbeda hanya latar belakang SDMnya," pungkas Hari.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: