Komisi VI DPR Desak Audit Garuda Indonesia

Anggota Komisi VI DPR RI, Iskandar mengatakan, audit independen diperlukan demi memperkuat kredibilitas Garuda Indonesia yang terus dibayangi masalah, termasuk dalam pelaksanaan penerbangan haji.

“Kami meminta Garuda sebelum dan setelah (penyelenggaraan Haji) harus lakukan audit kontrak secara menyeluruh, baik tentang sewa pesawat atau cost management penerbangan," kata Iskandar saat rapat kerja (Raker) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025. 

Politisi PAN ini menyoroti, sebagian besar operasional Garuda saat ini masih mengandalkan pesawat sewa. Sementara kinerja keuangan dan layanan belum menunjukkan perbaikan signifikan. 

Kondisi tersebut berisiko memperburuk reputasi Garuda di kancah internasional, terutama sebagai penyelenggara utama penerbangan haji.

Audit, kata Iskandar, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menekan harga tiket pesawat dan biaya haji tahun depan.

“Ini harus kita lakukan agar operasional haji dan keterbukaan publik yang (pada akhirnya Garuda akan kembali) mendapat kepercayaannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong Garuda menyusun roadmap strategis jangka pendek hingga jangka panjang guna memperbaiki performa dan efisiensi perusahaan.