Anggota Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya mencatat pada 2024, PLN menerima subsidi sekitar Rp70 triliun dan pada 2025 diproyeksikan hampir Rp90 triliun.
“Transparansi bukan hanya soal diskon. Ini soal dana rakyat. Validitas data penerima subsidi dalam DTKS, serta efektivitas penyaluran subsidi tersebut harus dipastikan,” kata Asep kepada wartawan, Senin, 21 April 2025.
“Jika tidak tepat sasaran, bukan hanya inefisiensi, tapi bisa mengarah pada penyimpangan,” ujarnya
Anggota Fraksi Nasdem ini menegaskan bahwa agenda transparansi di tubuh PLN dan seluruh BUMN harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, bukan parsial.
“Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
BERITA TERKAIT: