Dikatakan pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, keseriusan itu semakin diuji karena beberapa nama juga menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.
Apalagi, kata Hardjuno, badan ini akan mengelola aset BUMN dengan nilai hingga Rp 15.000 triliun atau 900 miliar Dolar AS.
"Modalnya dari APBN. Ingat, 70 persen APBN berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat yang hidupnya sudah ngos-ngosan. Jadi enggak main-main," ujar Hardjuno kepada wartawan, Selasa 25 Februari 2025.
Pada sisi lain, Hardjuno mengingatkan agar audit BPI Danantara harus betul-betul konkret dan berlapis.
Sebagai super holding, katanya, BPI Danantera sangat berbeda dengan Temasek atau Khazanah yang dibiayai dari profit BUMN yang dikumpulkan puluhan tahun.
Menurutnya, keberadaan Danantara bisa menjadi
game changer investasi dari BUMN. Selama ini, investasi yang dilakukan oleh BUMN belum optimal, di mana porsi investasi BUMN masih rendah.
"Dengan adanya Danantara, investasi dari BUMN dinilai dapat lebih banyak dan berkualitas serta berdampak kepada pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: