DPR Tegaskan Pengelolaan Haji Tidak Kena Dampak Efisiensi Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko menuturkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak terkena dampak efisiensi tersebut melainkan tidak adanya kuota lebih untuk petugas haji Indonesia dari Arab Saudi.

"Nggak, ini dari Arab ini kalau ingin bukan karena efisiensi. Jadi mereka minta 2.200 aja jumlahnya. Bukan karena efisiensi kalau ini,” kata Singgih di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 24 Februari 2025.

Politikus Golkar itu menerangkan bahwa Badan Penyelenggara Haji tidak terkena dampak efisiensi dari pemerintah, lantaran pengelolaannya saat ini langsung dari keuangan jemaah haji bukan dari pemerintah secara langsung. 

“Kalau sebenarnya untuk efisiensi nggak ada lah Pak. Karena memang itu kan biayanya sudah dibiayakan semua tuh. Biaya dari jamaah. Kalau tadi kemarin yang untuk di PHU nggak ada pengurangan kok. Nggak ada efisiensi. Yang untuk Dirjen PHU nggak ada efisiensi,” tutupnya.