Istana Bantah Anggaran BMKG Dipangkas Hingga 50 Persen

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Selasa, 11 Februari 2025 menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada BMKG karena badan ini masuk dalam salah satu kategori instansi prioritas. 

"Ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi. A. Gaji Pegawai. B. Layanan dasar prioritas pegawai. C. Layanan Publik. Dan D. Bantuan Sosial. Jadi mitigasi bencana (BMKG) merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," ungkapnya. 

Untuk itu, Hasan membantah jika ada pemotongan anggaran sebanyak 50 persen terhadap BMKG, dan media diminta mengecek kembali laporan tersebut. 

"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen  Silahkan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," kata Hasan.

Dia kembali menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintah.

"Efisiensi yang sesuai arahan presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot," tegasnya.

Komisi V DPR RI mengesahkan pagu indikatif anggaran 2025 untuk sejumlah kementerian dan lembaga negara, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dengan nilai hasil yang diefisiensikan hingga 50 persen.

Rapat Komisi V DPR RI yang terjadi pada Kamis 6 Februari 2025 mengumumkan bahwa pagu indikatif APBN 2025 hasil efisiensi yang disahkan untuk BMKG adalah senilai Rp1,403 triliun dari sebelumnya senilai Rp2,826 triliun, kemudian untuk Basarnas Rp1,011 triliun dari sebelumnya Rp1,497 triliun.

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin mengatakan, pihaknya secara prinsip mendukung dan mengikuti arahan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Prabowo.

Namun, kata dia, pemotongan anggaran tersebut berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

Dia menjelaskan bahwa terdapat batas minimum anggaran yang perlu dipenuhi untuk memastikan layanan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, serta modifikasi cuaca yang andal bagi masyarakat serta mendukung kebijakan nasional di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim.

BMKG menilai efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen, sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi, dan tsunami juga terganggu.