Polisi Harus Respons Gerakan Rakyat Adili Jokowi

Sebab apabila gerakan tersebut dibiarkan maka bisa mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Demikian analisa pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga saat berbincang dengan RMOL, Senin 10 Februari 2025. 

“Jadi, polisi harus secepatnya menyelesaikan tuntutan berbagai elemen masyarakat tersebut," kata Jamiluddin.

Hal itu dimaksudkan agar persoalan Jokowi tidak semakin meluas dan berdampak pada sisi ekonomi dan politik. 

"Presiden Prabowo Subianto tentu tak ingin masalah Jokowi merambat ke stabilitas politik,” kata Jamiluddin. 

Jamiluddin menyebut, Presiden Prabowo yang kini menjadi panglima tertinggi di Indonesia sedianya harus dijaga betul stabilitas pemerintahnya agar semua program-programnya berjalan dengan baik.  

“Karena itu, tugas polisi memastikan masalah Jokowi tidak merembet ke masalah politik. Hanya dengan begitu, polisi sudah menjaga keamanan guna memuluskan pembangunan di era Prabowo,” pungkas Jamiluddin. 

Berdasarkan berita yang dihimpun RMOL, unjuk rasa mengadili Jokowi dan keluarga dilakukan serentak pada Jumat, 7 Februari 2025. 

Massa mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar aksi di Polda Metro Jaya. Melibatkan sekitar 500 orang, ARM menuntut Polda Metro mengusut sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi di era pemerintahan Jokowi, termasuk kasus dugaan korupsi keluarganya.

Tidak hanya di Jakarta, demo juga dilakukan elemen masyarakat di markas polisi daerah lain. Di Jawa Barat, Polda Jabar didemo ratusan orang mengatasnamakan Masyarakat Tertindas Barat (Martin). 

Beralih ke Jawa Timur, tuntutan adili Jokowi juga digaungkan elemen mengatasnamakan Gerakan Arek Suroboyo di depan Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Dalam aksinya, mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Joko Widodo dan keluarganya.

Aksi serupa digelar sampai ke tingkat Polresta Malang Kota. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Arek Ngalam (Aman) itu menuntut penegakan hukum tegas dalam mengadili Jokowi disertai berbagai spanduk bertuliskan "Adili Jokowi".

Bahkan demo Adili Jokowi merembet tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan meluas hingga ke Pulau Sumatera.