Menurut kalkulasi Founder Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, pemangkasan dana TKD tidak menstimulasi perekonomian daerah.
"Jadi ada pemerintah daerah yang baru pemekaran, yang APBD-nya masih terbatas. Itu kalau kena pemangkasan dana transfer daerah, makin menderita ekonomi di daerah," ujar Bhima kepada
RMOL, Sabtu, 8 Februari 2025.
Tak hanya itu, sektor perekonomian masyarakat juga dinilai Bhima akan merosot, karena belanja pemerintah daerah tidak leluasa seperti tahun sebelumnya.
"Vendor-vendor juga nasibnya bisa lebih tidak pasti. Lapangan kerja di daerah, UMKM, Bansos yang ada di level pemerintah daerah," tuturnya.
Lebih dari itu, Bhima memandang kebijakan pemangkasan Sri Mulyani tidak sesuai amanat Undang-undang.
"Dan ini juga mencederai semangat desentralisasi fiskal di era otonomi daerah," tuturnya.
"Jadi pemerintah pusat itu harusnya tidak melakukan ikut campur berlebihan terhadap instruksi pemangkasan dan efisiensi anggaran," pungkas Bhima.
BERITA TERKAIT: