Analisis itu disampaikan pakar Ilmu Pemerintahan, Efriza, saat dihubungi
RMOL, Jumat, 7 Februari 2025.
Menurut Efriza, sikap Sri Mulyani cenderung tidak jujur, karena bungkam saat ditanya wartawan perihal pemotongan anggaran K/L yang mencapai 50 persen. Hal ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Menkeu.
"Langkah memangkas anggaran disinyalir bukan sekadar penghematan, namun memungkinkan Indonesia sedang krisis ekonomi," ujar Efriza.
Bagi pengamat dari Citra Institute tersebut, pemotongan anggaran tidak salah dilakukan dengan alasan efisiensi. Namun, Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara seharusnya mengungkap secara terang benderang kondisi keuangan negara sekarang ini.
"Hanya saja (Menkeu) enggan mengungkapkan dengan lugas dan tegas kondisi negara saat ini, sehingga memungkinkan bahasa efisiensi anggaran lebih dikedepankan agar masyarakat tidak khawatir," demikian Efriza.
BERITA TERKAIT: