Pertemuan itu dilakukan di tengah polemik aturan baru penataan subsidi yang menyebabkan gas LPG 3 kg menjadi langka dan menyebabkan antrean panjang.
Kepada awak media, Bahlil menjelaskan bahwa ia telah diberi arahan oleh Prabowo untuk melakukan reformasi subsidi gas LPG, sehingga tepat sasaran ke masyarakat membutuhkan.
"Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas arahan Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran," ujarnya.
Prabowo, disebut Bahlil, juga mendesak agar Kementerian ESDM memastikan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses LPG 3 kg.
"Yang kedua, tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut elpiji. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden," paparnya.
Oleh karena itu, Bahlil mengubah status para pengecer menjadi sub-pangkalan. Mereka terdaftar dalam aplikasi resmi, sehingga pergerakannya bisa dipantau pemerintah
"Sekarangg kita aktifkan pengecer dengan merubah nama menjadi sub-pangkalan dengan kita memberikan fasilitas teknologi. Agar bisa kita pantau pengendalian Harga berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan," jelasnya.
Per 1 Februari Bahlil menetapkan aturan melarang pengecer menjual LPG 3 kg, mengakibatkan warga mengantre karena jumlah pangkalan resmi yang menjual gas terbatas dan jaraknya lebih jauh dibanding pengecer.
Kebijakan ini mengundang banyak kecaman dari publik, banyak yang ingin Bahlil diturunkan karena membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat dan bertentangan dengan komitmen Prabowo.
Pada Selasa pagi, 4 Februari 2025, Prabowo melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa pengecer sudah diperbolehkan kembali menjual LPG 3 kg. Tetapi mereka tetap harus mendaftar menjadi anggota sub-pangkalan LPG.
BERITA TERKAIT: