Surat Suara Tercoblos Pram-Rano di Pinang Ranti, Ini Permintaan Tim Hukum RIDO

Permintaan itu, buntut dari adanya dugaan temuan belasan surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada 2024. 

Dugaan ini, terindikasi melanggar Pasal 181 UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

"Kesimpulan kami dengan adanya ini kami tim hukum meminta Gakkumdu dan penyidik untuk segera menjadikan Ketua KPPS tersebut dan petugas ketertiban untuk dijadikan tersangka," kata Wakil Ketua Bidang Hukum Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Muslim Jaya Butarbutar dalam keterangannya pada Sabtu, 30 November 2024.

Adapun, bunyi pasal 181 UU 1/2015 adalah:

Di mana secara sengaja mengetahui bahwa surat adalah tidak sah dan dipalsukan menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakan surat suara sah dipidana paling singkat 26 bulan penjara. 

Sejauh ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur memberhentikan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, Jaktim. 

Pemecatan dilakukan karena ada temuan 19 surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada 2024.

"Di TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti itu terjadi pelanggaran kode etik oleh Ketua KPPS dan pamsung. Jadi, Ketua KPPS itu menyuruh untuk mencoblos surat suara yang tidak terpakai," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jaktim, Rio Verieza.

Berdasarkan hasil pemeriksaan internal KPU Jaktim, seluruh surat suara yang tercoblos mengarah pada Pramono Anung-Rano Karno.