Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 11 November 2024.
“Kan kami ada mekanisme secara internal melalui Inspektorat. Apabila ada pembuktian secara pidana maka sanksinya bisa berujung pada pemberhentian,” tegas Bima Arya.
Kendati demikian, politikus PAN itu menyatakan bahwa pemecatan dilakukan apabila sudah ada bukti kuat dalam hal ini secara hukum sudah memenuhi unsur pidana.
“Yang penting ada bukti-bukti secara hukum,” ungkapnya.
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) sudah menetapkan tersangka terkait kasus pembukaan blokir situs web judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Namun ada perubahan jumlah pegawai Komdigi yang menjadi tersangka.
"Sampai saat ini terdapat 18 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, saat dikonfirmasi pada Senin, 11 November 2024.
Lanjut Ade, 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka ini terdiri dari 10 pegawai Komdigi (sebelumnya disebut polisi ada 11 pegawai Komdigi, red) dan 8 warga sipil.
"(Ada) 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil," jelas Ade.
Namun demikian, sampai saat ini polisi belum menjelaskan secara lengkap nama-nama para tersangka yang ditangkap. Sejauh ini, baru ada 6 orang tersangka yang diketahui publik melalui inisial yakni MN, DM, A, AK, AJ, dan A.
Sementara identitas 12 pelaku lainnya belum diungkap ke publik.
Belum lama ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko yang menjadi tempat pengendali judi online di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Jumat, 1 November 2024.
Dari penggerebekan ini, polisi menangkap sejumlah pegawai dan staf ahli Komdigi karena menyalahgunakan wewenang dengan membuka blokir situs web judi online.
Salah seorang tersangka menyebut terdapat 1.000 situs web judi online yang dijaga olehnya agar tak kena blokir, dan 4.000 situs web lainnya dilaporkan ke atasan untuk diblokir.
BERITA TERKAIT: