Mulyadi menceritakan, banyak kekacauan yang dibuat oleh Poltracking selama masa Pilkada di Sumbar. Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, data mereka banyak kesalahan. Sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya.
"Saya rugi secara materil dan imateril. Tidak cuma di provinsi. Di daerah kabupaten itu mereka datanya ngaco semua," kata Mulyadi kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 10 November 2024.
Mulyadi juga menduga ada pengelabuan di sistem
canvasing saat masa kampanye. Beberapa hal yang seharusnya bisa menyentuh ke masyarakat hingga tingkat bawah, sama sekali tidak terjadi.
Padahal, kata Mulyadi, Poltracking sebagai lembaga survei harusnya bersifat ilmiah dan mampu dipertanggungjawabkan.
Sebelumnya Poltracking menjadi sorotan usai disanksi oleh Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) terkait hasil survei Pilgub Jakarta yang berbeda dengan hasil survei LSI yang memenangkan Pramono Anung-Rano Karno.
BERITA TERKAIT: