Peneliti Poltracking Indonesia, Yoki Alvetro mengatakan, persepi dinilai banyak mengungkap narasi yang berbeda dan tidak sesuai dengan proses sidang.
Dalam sesi pengungkapan ini, kata Yoki, Poltracking memaparkan bahwa ketidakadilan terjadi sejak tahap awal.
Katanya, surat panggilan yang diterima Poltracking ternyata tidak pernah dikirimkan kepada lembaga lain dengan hasil survei serupa. Pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dengan sikap kooperatif.
“Kita juga mengikuti semua proses pemeriksaan, kita sangat kooperatif mengikuti semua alur yang diinginkan Persepi,” ujar Yoki dalam keterangannya, Senin, 18 November 2024.
Dia membeberkan bahwa Dewan Etik menunjukkan inkonsistensi besar dalam menyampaikan informasi terkait pergantian Primary Sampling Unit (PSU) oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Dalam pertemuan awal, anggota Dewan Etik, Hamdi Muluk, menyatakan bahwa terdapat 60 pergantian PSU pada survei LSI. Namun, saat disampaikan kepada publik, informasi tersebut berubah menjadi hanya satu pergantian PSU.
"Dalam pertemuan pertama jelas disampaikan oleh pengurus harian Persepi dan di-iya-kan oleh dewan etik soal penggantian 60 (50 persen) PSU LSI," katanya.
Inkonsistensi ini, menurutnya, menunjukkan kurangnya transparansi Dewan Etik dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Dewan Etik dipandang salah menangkap informasi yang disampaikan dengan menuduh Poltracking telah menghapus keseluruhan dashboard hasil survei. Namun tudingan ini dibantah keras oleh pihak Poltracking.
Meski demikian, Yoki menyampaikan komitmen Poltracking Indonesia untuk terus menjaga kredibilitas dan integritas dalam menjalankan survei. Poltracking Indonesia telah menjadi referensi utama publik dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan penting.
"Kita akan melangkah ke depan, Poltracking Indonesia akan terus menghasilkan riset-riset yang kredibel sesuai apa yang kita jalani selama 12 tahun ini. Kita akan terus mewarnai demokrasi dengan survei-survei yang akurat,” pungkas Yoki.
BERITA TERKAIT: