Kemenkeu Siapkan Daftar Aset Sitaan BLBI untuk Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban menjelaskan, dirinya akan segera menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, untuk membahas rencana tersebut.

Sementara saat ini, Kemenkeu sendiri, kata Rionald sedang menyiapkan daftar aset debitur BLBI yang bisa digunakan untuk pembangunan 3 juta rumah tersebut.

"Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara," katanya di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 7 November 2024.

Meski demikian, Dirjen Kekayaan Negara itu enggan membeberkan nama-nama obligor beserta asetnya yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah yang nantinya akan dipilih oleh Kementerian PKP.

"Kita tidak bicara spesifik aset, kita akan menyiapkan list daripada aset-aset itu, karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah tersebut. Tapi intinya, kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera," tuturnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya menyebut bahwa salah satu sumber tanah yang akan digunakan untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah berasal dari aset sitaan koruptor hingga bekas obligor BLBI.

Ara merinci, ada 1.000 hektare tanah yang berasal dari koruptor di kawasan Banten yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung ke Kementerian PKP.

Selanjutnya dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid seluas 151 hektare di Mojokerto dan 6,7 hektare di Tangerang. Serta tanah dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari seluas 1,4 hektare di Palangkaraya.

Selain itu, ia juga mengantongi nama 6 konglomerat di Indonesia yang telah berkomitmen untuk menyumbangkan tanahnya untuk mendukung program 3 juta rumah Prabowo.