“Tak selayaknya Jokowi menyatakan hal itu. Sebab, pernyataan Jokowi itu mengandung pesan menakutkan,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (22/9).
Sebagai presiden, kata Jamiluddin, Jokowi seharusnya bisa menjadi eksekutor dari persoalan kebangsaan yang terjadi. Termasuk soal badai PHK yang bakal menimpa rakyat Indonesia.
“Bukan untuk diobral, tapi harus dicarikan solusinya. Jokowi seharusnya mengambil kebijakan untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya PHK,” tegas Jamiluddin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti soal adanya ancaman badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 2025.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Hotel Alila, Kecamatan Laweyan, Kota Solo.
Tidak main-main, Jokowi menyebut dampak ancaman tersebut bisa menyebabkan 85 juta pekerjaan hilang. Padahal, Indonesia tengah menyambut bonus demografi 2030 yang harus adanya lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.
BERITA TERKAIT: