Itu sebabnya, Forum Gurubesar, Akademisi, tokoh masyarakat sipil, pegiat HAM, hingga aktivis '98, hendak bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan menyambangi Mabes Polri di Jakarta Selatan pada Rabu (28/8).
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia yang juga aktivis '98, Usman Hamid, menyebut tujuan para aktivis, dosen, dan lainnya datang menemui Kapolri untuk mempertanyakan tindakan represif yang dilakukan anggotanya saat demo mahasiswa.
"Kami ingin mempertanyakan mengapa kebijakan keamanan kepolisian, bersifat represif terhadap mahasiswa yang menggelar aksi-aksi yang sangat damai," kata Usman.
Lanjut Usman, salah satu bentuk represif adalah penggunaan water canon, gas air mata, serta tindakan lainnya untuk memaksa massa aksi membubarkan diri.
"Kami ingin meminta pertanggungjawaban Kapolri atas keseluruhan tindakan kekerasan polisi di dalam menangani unjuk rasa damai di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan di berbagai wilayah lainnya," tutur Usman.
Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Romo Simon P Lili Tjahjadi, menilai tindakan represif terhadap para mahasiswa adalah hal yang terlampau keras dan melampaui batas.
"Kalau saya dari dunia kampus melihat apa yang terjadi terhadap adik-adik kami mahasiswa di berbagai tempat di nusantara, kami menilai bahwa tindakan itu terlalu keras dan juga kelihatannya melampaui batas-batas yang kami bisa toleransi," kata Romo Simon.
"Maka itu tadi kami datang untuk minta pertanggungjawaban minta klarifikasi ada apa ini dan mengapa tindakan seperti itu dibuat?" imbuh Romo Simon.
Selain Usman dan Romo Simon hadir juga beberapa tokoh yang hendak melakukan audiensi dengan Kapolri. Di antaranya Sulistyowati Irianto, Todung Mulya Lubis, dan lainnya.
Aksi represif sejumlah oknum anggota Polri terhadap para mahasiswa dalam unjuk rasa tolak revisi Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah wilayah di Indonesia akhir-akhir ini menuai kecaman. 
BERITA TERKAIT: