KIM Plus Harus Pimpin DPR Jika Pemerintahan Ingin Stabil

"Pemerintahan Prabowo-Gibran menginginkan kestabilan dan kuat, sehingga melibatkan hampir semua parpol kecuali PDIP yang sejak awal nampaknya menolak bergabung, karena ingin beroposisi atau di luar pemerintahan," kata Fuad Bawazier kepada RMOL, Minggu (18/8).

"Repotnya, PDIP itu partai yang perolehan suaranya dalam Pemilu terbanyak sehingga menurut undang-undang yang kini berlaku otomatis berhak menjadi Ketua DPR," sambungnya.

Mantan Menteri Keuangan itu mengurai peta politik pemerintahan Prabowo-Gibran dengan 7 parpol kemungkinan besar akan masuk pemerintahan melawan satu parpol yakni PDIP yang tidak ingin bergabung atau beroposisi.

Dia mengatakan PDIP yang memperoleh suara terbanyak itu bakal memimpin parlemen dan dianggap tidak akan stabil dalam menjalani roda pemerintahan.

"Tentu saja jalannya roda pemerintahan tidak akan stabil atau sekurang-kurangnya janggal bila pimpinan eksekutif yang dipimpin Prabowo dengan dukungan mayoritas berlimpah sedangkan pimpinan legislatif DPR dipegang oleh minoritas (PDIP)," jelasnya.

Dia mengatakan seharusnya yang menjadi pemimpin legislatif dari kelompok mayoritas bukan minoritas.

"Sudah lazim di negara manapun juga, pemegang pimpinan legislatif (DPR) adalah kelompok mayoritas yang di sini, sekarang, dikenal dengan istilah KIM Plus. Barulah pemerintahan stabil. Tentunya saja ini akan memerlukan langkah langkah politik tersendiri," tutupnya.