Caketum PB PMII Dorong Pemetaan Zonasi Berbasis Isu Lokal dan Laboratorium Gerakan pada Kongres di Palembang

"Laboratorium gerakan di setiap level struktur dan pemetaan zonasi gerakan berbasis isu lokal adalah gagasan terdidik dan terpimpin yang ditawarkan oleh PB PMII sebagai proses mengidentifikasi area-area spesifik di suatu wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi pusat gerakan sosial terkait isu-isu lokal yang relevan yang akan dikawal oleh PMII se-Nusantara," tutur Hasnu Ibrahim kepada redaksi, Senin (12/8). 

Hasnu menjelaskan, proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik di suatu wilayah untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan dan sumber daya yang tersedia. Termasuk pula hambatan yang mungkin dihadapi dalam melakukan gerakan perubahan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Hasnu memaparkan, ada beberapa alasan strategis mengapa laboratorium gerakan dan pemetaan zonasi gerakan ini penting untuk didorong oleh PB PMII. 

Alasan pertama adalah aspek efisiensi. Yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan menargetkan area yang paling membutuhkan intervensi.

Kedua, lanjut Hasnu, soal relevansi. Di mana PMII akan memastikan bahwa gerakan yang dilakukan relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.

Ketiga, aspek kolaborasi. Artinya dapat memudahkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam gerakan, baik pemerintah, masyarakat, dan media demi terciptanya masyarakat madani yang inklusif.

Keempat, soal Pengaruh. Di mana akan meningkatkan dampak gerakan dengan memfokuskan pada area-area yang memiliki potensi pengaruh yang besar.

"Ada beberapa langkah dalam melakukan pemetaan zonasi gerakan berbasis isu lokal dan laboratorium gerakan PMII, yakni identifikasi isu lokal, analisis kondisi lokal, pemetaan geografis, analisis SWOT, prioritas zonasi, dan perencanaan strategi dan gerakan," jelas Hasnu.
 
Hasnu menambahkan, contoh isu lokal dan potensi zonasi yang ditawarkan seperti isu lingkungan, sosial, agraria, maritim dan perikanan, pariwisata, pertambangan, perkebunan dan ekonomi.

Sebagai simulasi, kata Hasnu, semisal kampanye lingkungan. Maka tugas utama PMII adalah memfokuskan kampanye pada desa-desa di sekitar sungai yang tercemar, lokasi pertambangan dan atau proyek-proyek negara yang ugal-ugalan tanpa memperhatikan keadilan iklim antargenerasi.

Dengan demikian, tutur Hasnu, PMII akan masuk dalam program pemberdayaan masyarakat.

"PMII akan menjalankan program pelatihan keterampilan di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi," ucapnya.

Selain itu, melakukan advokasi kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan publik.

"Di mana PMII melakukan advokasi kebijakan di daerah dengan regulasi yang tidak mendukung masyarakat, pintu masuknya PMII akan mengawal secara ketat program legislasi nasional (prolegnas) di level nasional," terang Hasnu.

Hasnu menegaskan, apabila modal historis, modal sosial, modal politik, dan modal budaya yang dimiliki oleh PMII dapat ditopang oleh kepemimpinan visioning, maka PMII akan menciptakan arus besar perubahan dan kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia.