Skandal Demurrage Impor Beras Belum Tuntas, Program Bapanas Sulit Diwujudkan

Terlebih opsi tersebut digaungkan di tengah terkuaknya skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Begitu dikatakan Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof. Akhmadi merespon pernyataan Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy yang mendorong masyarakat menghemat pangan demi membuat pemerintah tidak lagi melakukan impor beras.

“Kalau benar (opsi) itu prihatin juga ya. Solusinya masyarakat harus diberikan edukasi yang baik agar tidak berperilaku boros pangan,” kata Akhmadi kepada wartawan, Selasa (30/7).

Akhmadi meminta, pemerintah dalam hal ini Bapanas dapat mengurangi impor beras dengan memberikan edukasi tentang pangan alternatif kepada masyarakat. Seperti olahan jagung hingga sagu.

Menurutnya, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat. Terlebih, ketergantungan masyarakat akan beras masih sangat dominan.

“Selama ketergantungan masyarakat terhadap beras sangat dominan atau pangan alternatif belum menjadi daya tarik di masyarakat. Menekan impor beras, saya kira masih terkendala untuk dilakukan,” tandasnya.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) membeberkan solusi untuk mengurangi jumlah impor beras. Salah satunya caranya dengan menggalakkan program stop boros pangan.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy, mengatakan program itu diusung karena angka pemborosan pangan terhitung sangat besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 30 persen total pangan yang terbuang.

Sarwo Edhy mengatakan pihaknya kini terus mendorong masyarakat untuk menghemat pangan. Sebab, program stop boros pangan bisa membuat pemerintah tidak lagi mengimpor beras.

"Artinya kalau kita bisa hemat setop boros pangan, ini insyaallah kita tidak impor. (Ini) yang kita harus pahami," kata dia, Senin (29/7).