Pasalnya, hingga kini IKN dinilai belum laku di investor asing. Keberadaan investor dalam negeri diharapkan bisa mendorong penanaman modal dari luar negeri.
"190 tahun? Ya ampun, kalau aturan itu dipakai sama Nyonya Meneer, bayangkan betapa kuatnya dia berdiri," kata sosok yang akrab disapa Hensat itu, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Minggu (14/7).
Founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu menilai kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 75/2024 itu mengabaikan kepentingan rakyat umum.
"Penguasa kepepet, sulit mikirin nasib bangsanya," sambung sosok yang akrab disapa Hensat itu.
Seperti diketahui, Otorita IKN memberi jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui satu siklus pertama, dan dapat dilakukan pemberian kembali satu siklus kedua kepada pelaku usaha melalui perjanjian.
Siklus perpanjangan hak guna dan hak pakai investor termuat pada Pasal 9 ayat 2. Pada ayat itu, investor bisa menggunakan HGU hingga 190 tahun dengan perpanjangan dan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 160 tahun dengan perpanjangan.
BERITA TERKAIT: