Kekhawatiran tersebut bahkan disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin lalu (24/6). Saat itu, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti potensi terjadi turbulensi politik di akhir masa jabatannya.
"Apa yang membuat Presiden khawatir terjadi turbulensi kala tingkat kepuasan terhadap presiden tinggi. Kan enggak masuk akal tingkat kepuasan tinggi, tapi presiden ngomong hati-hati ada turbulensi politik," kata pengamat politik Ray Rangkuti dikutip Kamis (27/6).
Menurut Ray, kekhawatiran Presiden Joko Widodo menjadi wajar jika tingkat kepuasan publik misalnya hanya 51 persen.
Maka dari itu, Ray memandang kekhawatiran Presiden Jokowi soal potensi turbulensi politik tidak mungkin berasal dari luar pemerintahan. Karena jika merujuk survei
Litbang Kompas, hanya 25 persen yang merasa tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
"Kalau Presiden khawatir, jawabannya harus dicari dari dalam. Karena dari luar enggak mungkin, cuma sisa 25 persen (yang tidak puas). Kemungkinan terjadi dari dalam," sambung Ray.
Sinyal gangguan dari dalam dinilai cukup kuat jika merujuk beberapa dinamika politik kebijakan pemerintah. Mulai dari pembatalan kebijakan kenaikan UKT, hingga tidak adanya dukungan partai politik soal kebijakan Tapera.
"Tidak ada satu pun parpol pendukung Jokowi secara politik hari ini menyatakan dukungan terhadap Tapera, meskipun mereka tidak menyatakan menolak secara terbuka," jelas Ray.
"Maka di tengah kepuasan itu, mencuat kekhawatiran karena teman setia Pak Jokowi tidak sesetia yang dibayangkan," pungkasnya.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden sebesar 75 persen ternyata belum membuat Joko Widodo tenang mengakhiri jabatannya tahun ini. 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: