Bahkan, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai anggaran Rp71 triliun itu tidak mengganggu lalu lintas fiskal nasional.
"Kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak, walaupun di situ sudah ada bantuan sosial ada subsidi dan kompensasi hampir 500 triliun, bahkan pernah kita mencapai 540 T, dan ini (program MBG) mencapai 570 T menurut saya masih
make sense, dan tidak mengganggu fiskal kita," kata Said Abdullah saat ditemui di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (25/6).
Disinggung mengenai defisit anggaran yang akan melebar dengan adanya pos anggaran baru ini, legislator dari Fraksi PDIP ini mengatakan untuk tahun depan masih aman.
"Kalau defisitnya hitungan saya, maksimal pemerintahan awal, perhitungan saya akan disampaikan oleh Bapak Presiden, rangenya 2,29 sampai 2,5 persen lah," katanya.
"Masih terjaga defisit kita," tutup Said Abdullah.
BERITA TERKAIT: