Airlangga: Kita Bisa jadi Negara Ekonomi Terbesar Kelima di Dunia

Sesi workshop diawali dengan penjelasan singkat mengenai Tim Nasional OECD. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Edi Pambudi menjelaskan struktur serta tugas dan fungsi Tim Nasional OECD.

Tim tersebut diketuai oleh Menko Airlangga dengan didampingi oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi sebagai Wakil Ketua. Sekretariat Tim Nasional akan berada di Kantor Kemenko Perekonomian di bawah kepemimpinan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam sambutannya mengatakan, workshop tersebut melibatkan Kementerian/Lembaga lain agar kesempatan dan tantangan selama proses aksesi bisa dikelola dengan baik.

Sebab keanggotaan Indonesia dalam OECD akan turut berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yakni pencapaian GNI per kapita sebesar 30.300 dolar AS hingga PDB sebesar 9,8 triliun dolar AS.

“Indonesia dapat muncul sebagai negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia. Tentunya stabilitas politik menjadi kunci mencapai tujuan tersebut,” kata Airlangga.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia butuh pertumbuhan yang lebih tinggi, sekitar 6-7 persen per tahun. Ini perlu didorong oleh investasi besar-besaran untuk melepaskan diri dari middle-income trap.

Maka dari itu, kata Airlangga, Indonesia’s OECD Accession Roadmap menjadi sebuah langkah menuju visi tersebut.

Dengan membuka peluang baru untuk perdagangan, investasi, dan kolaborasi, proses aksesi OECD Indonesia akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi OECD dan kawasan Indo-Pasifik.

Senada dengan Airlangga, Sekjen OECD, Mathias Cormann menyambut baik upaya Indonesia dalam proses aksesi menjadi anggota OECD. Ia juga menjelaskan berbagai tahapan yang akan dilewati Indonesia dalam proses tersebut.

Pada workshop ini, Kemenko Perekonomian juga mengundang para pejabat tinggi dari Pemerintah Indonesia dan OECD, akademisi dari beberapa perguruan tinggi, lembaga think tank, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan knowledge partner.