Partai Gelora menguji ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (UU Pilkada).
Norma tersebut diuji karena tidak dianggap mencerminkan prinsip keadilan Pemilu (
electoral justice) dan persamaan kesempatan (
equality of opportunity).
Sebab, Pasal 40 ayat (3) menentukan pencalonan di Pilkada hanya bisa dilakukan oleh parpol/gabungan parpol yang mempunyai kursi DPRD saja.
Sedangkan parpol yang memperoleh suara di Pemilu 2024 tetapi tidak memperoleh kursi DPRD, tidak diberikan hak untuk ikut mengusulkan paslon pada pemilihan kepala daerah.
“Calon independen saja boleh yang mengumpulkan dukungan tidak lewat pemilu, mengapa suara sah partai dalam pemilu diabaikan?” kata Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora, Amin Fahrudin, lewat keterangan resminya, Senin (27/5).
Jika ditarik ke belakang, MK sudah pernah mengeluarkan putusan Nomor 005/PUU-III/2005 yang dalam pokoknya menyatakan parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD, sepanjang memperoleh suara pada Pemilu DPRD, harus diberikan hak untuk ikut mengusulkan pasangan calon di Pilkada.
“Kami sangat yakin permohonan ini akan dikabulkan dan diputus secara cepat oleh MK sebelum masuknya tahap pendaftaran pasangan calon tanggal 27 Agustus 2024,” ucap Amin optimistis.
Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan mereka soal Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: