Disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, pihaknya akan segera meminta penjelasan kepada pihak Pertamina, khususnya Pertamina Patra Niaga yang bertanggungjawab atas penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kami mendesak Pertamina segera melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi untuk menindak pemilik SPBE yang nakal. Tentu ini menjadi keprihatinan dan harus segera menjadi atensi untuk pihak Pertamina," kata Eddy kepada wartawan, Sabtu (25/5).
Eddy mengatakan, selain mengambil keuntungan yang tidak sah sekaligus merugikan konsumen, para pemilik SPBE nakal tersebut juga mengambil keuntungan dari subsidi pemerintah yang seharusnya menjadi hak masyarakat.
“Di dalam setiap 1 kg LPG, terdapat subsidi pemerintah senilai Rp11.000. Jika pelaku usaha nakal menahan 500 gram per tabung saja, ia mengambil subsidi negara Rp 5.500 per tabungnya," tuturnya.
Sekretaris Jenderal PAN itu menjelaskan, di minggu yang akan datang Komisi VII DPR RI sudah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi Pertamina termasuk direksi anak perusahaannya
Menurut Eddy, dalam RDP ini Komisi VII akan menanyakan langsung temuan Menteri Perdagangan ini khususnya mengenai penanganan dari Pertamina.
“Mempermainkan subsidi negara merupakan tindak pidana karena merugikan negara dan kami akan serius mengawasi agar subsidi negara disalurkan tepat sasaran," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Komisi VII DPR RI merespons cepat temuan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di 11 Saluran Pengisian Bahan Bakar Energi (SPBE) wilayah Jakarta di mana pengisian LPG 3 kilogram ternyata dikurangi antara 200-700 gram per tabung. 
BERITA TERKAIT: