Buruh: Tolak Omnibus Law Harga Mati!

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>

LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rabu, 01 Mei 2024, 16:31 WIB

Said Iqbal (baju oranye) bersama Kapolri dan elite buruh, di Senayan, Jakarta/RMOL

Bagi kaum buruh, penolakan terhadap Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja sudah jadi harga mati. UU itu dinilai sangat merugikan kelas pekerja.

BERITA TERKAIT:

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, kepada wartawan, pada peringatan May Day (Hari Buruh Internasional), di area Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (1/5).

“Kalau Partai Buruh dan serikat buruh jelas, menolak Omnibus Law harga mati, khususnya klaster ketenagakerjaan, harus dihapus,” tegas Iqbal.

Sebab itu itu dia bakal usul kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, kelak, agar mendengarkan aspirasi kaum buruh.

Karena, kata dia, Prabowo-Gibran sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

“Keluarkan Perppu untuk klaster ketenagakerjaan, cabut dari Omnibus Law,” pungkasnya.