Bahkan, jika gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pileg 2024 yang dilayangkan PPP diterima Mahkamah Konstitusi (MK), maka Prabowo Subianto semakin kuat karena menguasai sekitar 74 persen kursi di parlemen.
Demikian analisa Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam dalam keterangan resminya yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/4).
“Pendekatan Prabowo dengan Nasdem dan PKB, setidaknya akan menggenapkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sekitar 70 persen. Bahkan jika guguatan PHPU PPP dikabulkan MK, maka akumulasi koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa semakin "gemoy", yakni sekitar 74 persen,” kata Khoirul Umam.
Berangkat dari perlunya dukungan partai-partai yang mempunyai kursi di parlemen itu, Khoirul Umam menilai bahwa Prabowo-Gibran bakal mengakomodir parpol yang sempat menjadi rival di Pilpres 2024. Sebab, hal itu dibutuhkan guna stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran kelak.
“Untuk menghadirkan lingkungan politik dan pemerintahan baru yang stabil dalam transisi kekuasaan, maka dibutuhkan setidaknya 60 persen kekuatan parlemen,” kata Khoirul Umam.
Meski begitu, Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Parmadina ini tetap berharap Prabowo-Gibran agar mempertimbangkan adanya parpol yang berada di luar pemerintahan atau oposisi. Itu penting dalam rangka
check and balances pemerintahan agar tetap berjalan sehat.
“Per hari ini, setidaknya ada dua partai yang belum terbuka pintu komunikasi untuk bergabung ke pemerintahan, yakni PKS dan PDIP,” tandas Khoirul Umam.
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mendapatkan keuntungan besar apabila bisa merangkul PKB dan Partai Nasdem masuk dalam koalisi pemerintahan. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: