Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, desakan itu harusnya muncul saat Prabowo mendaftar sebagai calon presiden lalu.
"Kalau saat ini tidak ada urgensinya," kata Dedi, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Kamis (28/3).
"Publik sudah tau, selama ini Prabowo mendapat sokongan penuh dari presiden, dan dia tidak perlu lagi memikirkan reputasi," tambahnya.
Terlebih, pada pemerintahan Prabowo nanti, susunan kabinet hanya sebatas model reshuffle dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan baru.
"Proses transisi pemerintahan sepertinya juga tidak ada, karena Jokowi terlibat langsung, sinkronisasi sepertinya juga tidak ada, yang ada hanya pembentukan kabinet baru, nuansanya seperti reshuffle biasa saja," tutupnya.
BERITA TERKAIT: