Hal ini disampaikan oleh salah satu pengurus Forum Pemred yang juga Pemimpin Redaksi
Rakyat Merdeka Ricky Handayani, saat menjadi pembicara pada acara Forum Matraman dengan tajuk "Jurnalisme Zakat untuk Membangun Negara Kesejahteraan di Era 5.0" di Gedung Baznas RI, Jakarta, Selasa (26/3).
"Saya membayangkan kenapa kalau LHKPN itu jadi standar moral atau bahkan jadi standar administrasi perekrutan pemimpin nasional kenapa zakat juga tidak masuk ke area itu?" ujar Ricky.
Menurut Ricky, apabila persoalan zakat ini menjadi sarana standar etika dan administrasi kepemimpinan nasional maka persoalan zakat secara pemberitaan dan secara komitmen akan semakin baik.
"Katakanlah kita sebagai mayoritas Islam dan muamalah kita diakui oleh negara, kenapa tidak kemudian zakat itu masuk menjadi standar etika atau administrasi bahkan bagi perekrutan pemimpin-pemimpin nasional khusus yang muslim, jadi nanti berita-berita itu isinya 'oh presiden ini rajin berzakat, oh pejabat ini rajin berzakat', jadi tidak hanya pajaknya yang menjadi sorotan," ucapnya.
Ricky menambahkan, Baznas masih memiliki pekerjaan rumah dan catatan penting terkait mengapa persoalan zakat sampai saat ini masih kalah pamor dengan haji dan pajak dalam pemberitaan media.
Ketua Baznas RI, Prof. Noor Achmad menyampaikan pentingnya peran media massa untuk terus bersinergi bersama Baznas dalam membantu mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state).
"Forum ini penting, artinya bagaimana kita bersinergi untuk menciptakan sebuah formulasi, atau paradigma bagaimana peran media dalam rangka untuk membangun sebuah welfare state, negara kesejahteraan yang tentu saja salah satu pilarnya adalah bagaimana filantropi itu bisa berjalan dengan baik di Indonesia," kata Noor.
Forum Matraman diinisiasi pertama kali pada 17 April 2023 tahun lalu untuk membuka ruang diskusi antara Baznas dan para insan media tentang perzakatan nasional. Matraman merujuk alamat kantor Baznas RI di Jalan Matraman Raya No. 134, Jakarta.
BERITA TERKAIT: