Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan TNI. Pria yang akrab disapa Simon itu juga menjelaskan, salah satu dilema menghadapi non-state actor seperti KKB/KST ini adalah ketidakjelasan pertanggungjawaban dalam sebuah insiden.
“Kita tidak bisa melihat peristiwa itu secara mandiri atau tunggal. Ada rentetan insiden yang terjadi sebelumnya. Kita harus melihatnya secara utuh,” katanya, lewat keterangan tertulis, Selasa (26/3).
Di satu sisi TNI melaporkan, pada 2023, korban meninggal karena ulah KKB/KST ada 61 orang, terdiri dari TNI 26 orang, Polri 3 orang, masyarakat sipil 32 orang.
Tak hanya itu, kelompok KKB/KST juga menyasar fasilitas umum, seperti sekolah dan Puskesmas yang menjadi tempat pelayanan publik. Ada juga sejumlah kasus pemerkosaan.
“Jika sudah terjadi seperti itu, siapa yang dimintai pertanggungjawaban?” kata Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal itu.
Dia melihat, yang terjadi di Papua adalah situasi konflik yang terkadang menggunakan senjata, antara state actor dan non state actor.
“Dalam situasi seperti itu, seharusnya keselamatan sipil merupakan tanggungjawab semua pihak. Tidak bisa penyerangan terhadap masyarakat sipil dijadikan sebagai strategi. Itu bentuk pelanggaran,” kata Simon.
Simon berharap TNI mengedepankan sikap bertanggungjawab dalam mengatasi insiden itu, sesuai prosedur dan proporsional.
“Saya yakin TNI akan melakukan tindakan yang proposional, jika memang terbukti ada pelanggaran di sana,” kata Simon.
Belakangan beredar video di media sosial, yang dinarasikan oknum prajurit TNI menganiaya seorang pria di Papua, yang diduga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST). Pihak TNI pun menyelidiki video itu. 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: