Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi rencana PDIP yang akan melakukan hak angket terkait pelaksanaan Pilpres 2024, namun masih ada kader PDIP yang berada di pemerintahan Jokowi.
"Saya kira tepat dan benar apabila memang PDIP serius melakukan angket, maka sudah semestinya PDIP menarik seluruh kader dari kabinet Jokowi," kata Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/2).
Saiful menilai, PDIP anomali karena menggembar-gemborkan anomali hasil pemilu, tapi PDIP sendiri juga anomali, yakni berkoar-koar hak angket tapi masih menempatkan kader-kadernya di pemerintahan.
"Mestinya jika memang benar-benar akan melakukan hak angket, maka harusnya didahului dengan menarik seluruh menteri yang berasal dari PDIP dari pemerintahan Jokowi," kata Saiful.
Akibatnya, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, publik akan menganggap bahwa PDIP inkonsistensi.
"Publik melihat ini adalah sebuah inkonsistensi PDIP. Di satu sisi PDIP pendukung pemerintahan, namun di sisi yang lain ia justru menggulirkan hak angket. Anomali seperti itulah yang akan terekam di mata publik, dan tentu publik akan semakin tidak simpatik dengan sikap PDIP saat ini," pungkas Saiful.
BERITA TERKAIT: