Isu ini pula yang akan menjadi salah satu fokus Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
''Digitalisasi UMKM keniscayaan yang tidak bisa dilawan. Banyak juga usaha rumahan yang naik kelas karena digitalisasi ini. Yang harus diantisipasi adalah jaminan sosial bagi UMKM yang tidak mampu beradaptasi terhadap disrupsi teknologi," kata Ketua Bidang UMKM dan Koperasi Relawan Prabowo Untuk Indonesia (Proui), Eko S Prasetyo, Jumat (22/12).
Eko melanjutkan, ada korelasi UMKM dengan koperasi yang harus dihadirkan calon pemimpin bangsa. Sebab, keduanya merupakan wujud langsung dari sistem ekonomi berbasis Pancasila.
Beberapa contoh program yang sudah dijalankan pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin juga perlu dilanjutkan berkaitan UMKM dan koperasi. Seperti kredit usaha rakyat (KUR) yang selama ini menjadi sumber modal pelaku usaha kecil.
"Ini berkaitan erat dengan sistem ekonomi Pancasila yang secara sederhana adalah maksimalisasi utilitas atau maksimalkan kebermanfaatan
intrinsic suatu produk. Dan untuk kesadaran atas
utility suatu produk perlu
shifting paradigma, perlu revolusi mental,'' lanjut Eko.
Isu lain yang bakal menghangat dibahas dalam debat cawapres nanti adalah pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) lantaran berkaitan dengan keuangan, penggunaan APBN, investasi, dan infrastruktur perkotaan.
"Ini harus dijalankan sesuai UU, di mana semua partai politik terlibat dan disusun dengan prosedur yang benar. IKN adalah
legacy wujud keberlangsungan visi dari pemimpin sebelumnya," sambungnya.
Yang tak kalah penting adalah isu
food estate. Bagi Proui, program lumbung pangan ini sebuah keharusan untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas nasional.
"Dalam kaitan soal program makan siang dan minum susu gratis (program Prabowo-Gibran), ini satu cara melawan stunting. Jika kebutuhan gizi tersebut bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri, tentu sangat besar manfaatnya dalam menciptakan
multiplier effect ekonomi dalam negeri," tutupnya.
BERITA TERKAIT: