Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (Kornas JPPR), Nurlia Dian Paramita mengatakan, keterbukaan merupakan salah satu prinsip pelaksanaan pemilu yang harus dipatuhi peserta dan penyelenggara pemilu.
"Adanya caleg dan partai politik yang membiarkan calegnya tidak membuka data profil atau riwayat hidup adalah suatu ironi dan bentuk kemunduran dalam berdemokrasi," ujar Pramita kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/11).
Sosok yang kerap disapa Mita itu keheranan dengan kebijakan KPU yang membolehkan partai ataupun calegnya memilih menutup profil dalam laman publikasi DCT caleg.
"Seseorang yang berkontestasi untuk menjadi wakil rakyat justru membangun benteng kerahasiaan dengan publik terkait rekam jejaknya. Padahal penyelenggara pemilu dan banyak pihak selalu menyampaikan jargon agar pemilih memilih berbasis visi, misi, program, dan rekam jejaknya," ungkitnya.
Di samping itu, Mita juga kecewa dengan kebijakan yang diterapkan KPU selama masa pendaftaran hingga verifikasi dokumen syarat caleg sebelum masuk DCT.
"Kita semua tahu bahwa KPU dalam memproses verifikasi persyaratan calon sangat tertutup melalui Silon (sistem informasi pencalonan). Publik bahkan Bawaslu merasa proses tahapan verifikasi pencalonan dilakukan sangat tertutup," sesal Mita.
"Kini setelah penetapan DCT, publik juga tidak dapat mengakses informasi caleg yang nyalon. Maka publik dapat berasumsi ada kejanggalan dalam proses pencalonan para caleg yang tidak mau membuka CV-nya," sambungnya.
Lebih lanjut, Mita meyakini kebijakan menutup profil caleg akan mempengaruhi pemilih dengan politik uang, bukan prestasinya. Sebab, mereka akan memilih pada 14 Februari 2024 tanpa referensi profil dan rekam jejak.
Maka dari itu, dia memandang kerugian akan menimpa pemilih karena salah dalam membuat pilihan, dan teralihkan fokusnya pada hal-hal yang sifatnya simbolik dan
gimmick politik semata.
"Dampaknya, pada kualitas wakil rakyat yang bisa makin buruk dan bisa memperlemah kinerja parlemen. Berikutnya, hal itu bisa mempengaruhi mutu legislasi, ketepatan alokasi anggaran, serta efektifitas anggaran," tuturnya.
"Saya mengimbau publik untuk tegas tidak memilih caleg dan partai politik yang membiarkan calegnya tidak mau membuka profil dan riwayat hidupnya kepada publik. Patut dicurigai bahwa ada hal yang sengaja ditutupi," demikian Mita mengimbau.
Tertutupnya profil atau daftar riwayat hidup (DRH) calon anggota legislatif (caleg) 2024 yang masuk daftar calon tetap (DCT), dinilai sebagai penurunan kualitas demokrasi Indonesia. 
BERITA TERKAIT: