"Kami (PDIP) ingin menyambut peristiwa yang baru berlangsung, dimana Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ingin agar presiden netral," kata Aria Bima, dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Nasib Demokrasi Indonesia ke Depan, yang digelar Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin(30/10).
Selain itu, kata dia, aparat negara juga tetap dalam posisi netral. Tidak ada kandidat yang dianaktirikan.
"Aparat jangan ikut memengaruhi atau menekan masyarakat, dan mengarahkan untuk memilih salah satu kandidat. Kalau itu dilakukan, yang terjadi adalah kemunduran demokrasi," ucapnya.
Aria Bima juga mengatakan, netralitas yang paling berdampak adalah penyelenggara Pemilu, KPU, KPUD, dan aparat TNI teritorial, serta Polri. Sampai ke bawah harus netral.
"Bu Mega telah mengembalikan marwah TNI dan Polri dalam posisi terhormat. Jangan sampai dipakai penguasa untuk kepentingan elektoral tertentu," ujarnya.
Aria mengaku masih percaya Jokowi, bukan hanya seorang bapak yang baik, tapi juga kepala negara dan presiden yang baik. Sehingga menempatkan semua aparat, KPU dan Plt kepala daerah, dalam posisi netral.
"Kami tidak ingin toxin Orde Baru masuk dalam lingkaran. Kami akan mengawasi. Kami tetap berharap Jokowi seorang yang baik. Kami tidak ingin di akhir periode kedua ini justru dapat citra buruk akibat toxin relationship Orba," katanya.
"Kami juga berharap pemerintah ke depan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tutupnya.
BERITA TERKAIT: