Diketahui, putra sulung Presiden Jokowi itu disandingkan dengan Capres Prabowo Subianto untuk maju sebagai pasangan Pilpres 2024.
Salah satu pihak yang merespon hal ini adalah PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut soal politik seharusnya bisa mengutamakan etika, moral dan tidak untuk kepentingan keluarga.
Meski tidak menyebut siapa pihak yang dikatakan, namun Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI), Muda Saleh menangkap pernyataan yang disampaikan Hasto ditujukan ke Gibran.
"Memang tidak menyebut siapa yang dikatakan Mas Hasto, tapi semua pihak paham kepada siapa pesan itu dituju. Tapikan kita juga harus jeli, bahwa ada sosok yang dipilih memang karena atas kebutuhan publik untuk sebuah perubahan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10).
Muda menilai, bahwa terpilihnya Gibran Rakabuming Raka berdasarkan banyaknya pertimbangan dari sejumlah partai pengusung.
"Jadi bukan lantaran anak presiden terus dipilih. Kan masing-masing partai memiliki tim riset, mengakomodir keinginan akar rumput sehingga menjadi satu kesimpulan yang akhirnya menunjuk Mas Gibran untuk maju," jelas Muda.
Adapun, Muda menilai politik dinasti telah terjadi beratus ratus tahun, karena Indonesia merupakan sebuah negara yang dilatarbelakangi berbagai macam kerajaan pada zaman dahulu.
"Sejak zaman kerajaan dulu, politik dinasti memang sudah terlahir, namun saat ini konteksnya berbeda, karena bukan sang raja yang memilih, tapi pihak lain yang mendorong,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut dia, ada juga pejabat publik yang tidak memiliki prestasi namun menjadi pimpinan dalam sebuah lembaga karena orang tuanya pimpinan partai, atau pejabat publik juga. Sambungnya, ada juga mantan presiden yang orang tuanya tokoh atau sebagainya.
“Tapi apa yang sudah dihasilkan, nol besar. Jadi memang jika ada kelompok-kelompok yang ‘Pede-nya tinggi tapi IP (Indeks Prestasi-red) nya rendah’ dalam berfikir jangan menunjukkan seolah-olah merupakan kelompok terbaik," tegas Muda.
Dia menambahkan bahwa saat ini posisi Gibran sangat sulit jika disebut menggunakan politik dinasti.
"Selama melalui proses penyaringan, proses pemilihan, dan tahapan-tahapan yang menjadi landasan konstitusi, meski orang tuanya pejabat negara sekalipun, kemudian berpihak kepada rakyat, saya pikir adalah hal yang sah-sah saja,” tutupnya.
BERITA TERKAIT: