GAMKI menilai program tersebut hanya memfasilitasi kelompok tertentu saja dan terkesan diskriminatif, karena mempersulit pengajuan dari peserta yang dianggap minoritas.
"Proses seleksi kami amati sepertinya hanya mementingkan titipan dari kelompok dan orang tertentu saja. Bahkan kandidat penerima bantuan yang berkas pengajuannya sudah layak, tiba-tiba batal dengan alasan yang dibuat-buat," kata Sekretaris DPP GAMKI Bidang PUPR, Hermanto Romora Sinaga, dalam keterangannya, Selasa (3/10).
"Program BLK Komunitas dan TKM Pemula yang selama ini diperuntukkan untuk semua golongan terkesan hanya wacana saja," sambungnya.
Untuk itu, GAMKI meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi pemberian bantuan BLK Komunitas dan TKM Pemula Kemenaker.
"Kami menantang Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziyah untuk membuka data ke publik, bagaimana persebaran BLK Komunitas dan TKM Pemula selama ini. Siapa saja kelompok dan lembaga penerimanya, dan tersebar di provinsi mana saja. Kita lihat apakah persentasenya adil, atau ternyata malah diskriminatif," paparnya.
GAMKI berharap Presiden Jokowi dapat mendengar aspirasi dari masyarakat di berbagai daerah terkait program bantuan BLK Komunitas dan TKM Pemula.
"Pemberian BLK Komunitas dan TKM Pemula ini sebenarnya program bagus dari Presiden Jokowi untuk mengembangkan potensi generasi muda di berbagai daerah. Sayang pelaksanaannya tidak sesuai. Pertanyaannya, apakah Menteri Tenaga Kerja mengetahui dan jangan-jangan tutup mata dengan kondisi ini?" lanjut Hermanto.
"Masih banyak daerah di Indonesia yang tertinggal yang membutuhkan sentuhan program bantuan BLK Komunitas dan TKM Pemula. Kami berharap program ini jangan diskriminatif dan hanya disalurkan di daerah dan kelompok yang itu-itu saja," pungkasnya.
Program pemberian bantuan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula yang diadakan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI dikritik Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). 
BERITA TERKAIT: