Tiket KCJB Disubsidi, Pengamat Ideas: Beban APBN Sangat Berat

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menuturkan, dengan memberikan subsidi untuk penumpang KCJB akan memberikan beban terhadap APBN dalam kurun waktu yang lama.

“Dengan profil proyek yang sangat tidak layak secara finansial, di mana untuk menarik penumpang dibutuhkan subsidi tiket yang masif, sedangkan proyek dibiayai utang dengan bunga yang tinggi," kata Yusuf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/9).

Menurut Yusuf, resiko fiskal dari penjaminan APBN atau utang proyek kereta cepat ini tidak bisa diremehkan. Terlebih, ketika beban APBN kini sudah sangat berat.

Yusuf mengurai, untuk membayar bunga utang pada APBN 2024 diproyeksikan Rp 497,3 triliun, atau sekitar 22 persen dari penerimaan perpajakan.

“Ruang fiskal pemerintah akan semakin tergerus dengan banyaknya beban utang terselubung (contingent liabilities) seperti penjaminan terhadap proyek kereta cepat ini,” kata Yusuf.

Yusuf menambahkan, proyek ini juga kemudian diklaim mengalami pembengkakan biaya hingga US$ 1,6 miliar, sehingga total biaya mencapai US$ 6,73 miliar, lebih tinggi daripada proposal Jepang yang hanya US$ 6,2 miliar.

Dengan pembiayaan proyek 75 persen dari utang China dengan tenor 40 tahun dan bunga yang tinggi hingga 3,4 persen, pembengkakan biaya tentu menjadi sangat memberatkan.

“Padahal proyek kereta cepat ini proyek merugi dan membutuhkan subsidi tarif untuk menarik penumpang dalam waktu lama. Dan untuk tambahan utang akibat cost-overrun ini China meminta penjaminan dari APBN yang kini akhirnya pemerintah turuti,” kata Yusuf.

Maka, lanjut Yusuf, dengan diberikannya penjaminan APBN dapat disebut Indonesia benar-benar telah jatuh dalam jebakan utang China. Berutang dengan bunga tinggi untuk proyek-proyek yang merugi, sehingga hampir dipastikan akan menjadi beban APBN dalam jangka panjang.

“Penjaminan atas utang proyek kereta cepat dari China ini akan memberi tambahan beban tidak kecil terhadap APBN, karena utang ke China dikenakan bunga hingga 3,4 persen. Penjaminan ini berbeda jauh dari permintaan Jepang yang meminta penjaminan namun hanya mengenakan bunga utang 0,1 persen,” tutup Yusuf.