Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai, gejolak di internal PPP berupa dorongan keluar dari koalisi PDIP merupakan hal biasa dalam politik.
"Perbedaan pendapat di antara partai itu pastinya ada ya. Termasuk di PPP," ujar Adi kepada
Kantor Berita Politik RMOL di Jakarata, Selasa (12/9).
Dia menjelaskan, contoh konkret elite yang menuntut Sandiaga Uno menjadi Bacawapres ialah Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, yakni dengan pernyataan yang seolah mengancam akan keluar dari koalisi PDIP.
"Seperti Pak Arsul yang punya sikap politik berbeda dan disikapi internal ,itu fenomena biasa dalam politik kita," sambungnya menegaskan.
Menurutnya, koalisi yang ada sekarang ini masih dinamis, mengingat masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) baru akan digelar pada Oktober 2023 mendatang.
"Karena yang akan kita lihat pada prinsipnya adalah keputusan resmi dari partai mendukung tetap di PDIP atau pindah ke lain hati," tuturnya.
Kendati begitu, dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu meyakini, PPP akan tetap bersama PDIP hingga masa akhir pendaftaran.
"Tapi kalau melihat arus utama dan kecenderungannya, rasa-rasanya PPP tetap lebih condong bersama dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo," ucap dia.
"Artinya, secara mayoritas dan kelembagaan hari ini PPP tetap menyatakan tegak lurus bersama PDIP mengusung Ganjar Pranowo," demikian Adi menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sikap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diprediksi masih konsisten bersama PDI Perjuangan (PDIP) dalam satu koalisi, meski proses lobi mencalonkan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) terbilang alot hingga hari ini. 
BERITA TERKAIT: