"Enggak mungkin (penyemprotan jalan), yang ada menambah penyakit. Kan debu, orang lewat ini, itu. Malah menambah penyakit ISPA. Nah seharusnya itu kalau mau untuk itu sekalian, jangan tanggung, bikin hujan buatan," kata Hasbiallah kepada wartawan, Sabtu (9/9).
"Kayak kita nyemprot di rumah, kan debu-debunya itu ke mana-mana, apa tidak menyebabkan penyakit? Kalau mau sekalian bikin hujan buatan," sambungnya.
Selain itu, penyemprotan jalan akan membuat jalanan menjadi basah. Hal itu, menurut Hasbiallah, dapat membahayakan pengendara.
"Orang yang ada di situ, sekeliling situ yang melewati dan bahaya, jalanan jadi licin. Seharusnya bukan hal yang seperti itu yang dibuat, seharusnya Pemprov itu uji emisi itu digalakkan, diberikan gratis untuk motor, sekarang orang uji emisi tahunya disuruh bayar Rp 200 ribu, sekarang ojol mampu dari mana bayar Rp 200 ribu? Pendapatan mereka sekarang menurun," tutur dia.
Hasbiallah mengaku mendapatkan keluhan dari pengguna ojek online (ojol) yang kena tilang karena tidak lolos uji emisi. Dia meminta agar Pemprov DKI menangani hal itu.
"Banyak ojol-ojol lapor ke saya 'Bagaimana ini, Pak, kita kena tilang suruh bayar Rp 200 atau 250 (ribu)', mereka pendapatannya berapa, seharusnya pemerintah, Pemprov itu bikin seperti uji emisi untuk motor-motor, gratis berikan, nah dari situ nggak perlu penyemprotan, enggak perlu hujan buatan kan faktor yang menyebabkan udara kita jelek ini kan kendaraan bermotor," ungkapnya.
Sebelumnya, Sekda DKI Joko Agus Setyono memastikan kegiatan penyemprotan air ke jalan tetap dilanjutkan demi mengatasi polusi udara. Mobil pemadam kebakaran (damkar) hingga water cannon dikerahkan untuk membasahi jalanan Ibukota.
"Masih (penyiraman jalanan), ini kan musim kemarau. Musim kemarau ini debu-debu berterbangan makanya harus disisir," kata Joko di Sarinah di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat malam (8/9).
Joko juga meminta pengelola gedung-gedung tinggi di Jakarta segera memasang alat water mist generator untuk membantu penanganan masalah polusi udara. Meski begitu, permintaan ini hanya berupa imbauan, bukan kewajiban.
"Imbauan. Masa kalau imbauan ada sanksi, kan tidak ada," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan penyemprotan air ke jalan untuk mengatasi polusi udara di Ibukota dinilai tidak efektif. Bahkan Ketua Fraksi PKB/PPP DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, menilai kegiatan tersebut hanya memindahkan posisi debu saja. 
BERITA TERKAIT: