Sebelum Berlaku Tilang Emisi, Puan Minta Pemerintah Massifkan Edukasi

Dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani, peningkatan disiplin pada emisi kendaraan bermotor dalam upaya mengurangi polusi udara memang diperlukan. Tetapi, edukasi akan lebih bijak daripada penerapan sanksi tilang.

"Penting juga untuk Pemerintah memastikan masyarakat teredukasi lebih dahulu terhadap uji emisi ini," kata Puan kepada wartawan, Jumat (25/8).

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama Ditlantas Polda Metro Jaya Menggelar uji coba tilang emisi di empat lokasi. Adapun kebijakan ini diambil untuk mendorong masyarakat agar menguji emisi kendaraannya dalam rangka mengatasi masalah buruknya kualitas udara.

Uji coba tilang razia uji emisi sudah mulai berjalan dan akan gencar dilakukan selama 3 bulan ke depan. Sementara tilang uji emisi bakal masif diterapkan pada 1 September mendatang.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta menggunakan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum untuk menjerat pengguna kendaraan yang tunggangannya tak lulus uji emisi.

Sanksi tilang bagi pelanggar untuk kendaraan roda dua maksimal sebesar Rp 250 ribu dan kendaraan kendaraan roda empat Rp 500 Ribu di mana selama uji coba sanksi baru berupa surat teguran.

Terkait rencana itu, Puan pun mendorong Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya lebih banyak melakukan pendekatan memberi pembelajaran pada masyarakat.

Bagi Ketua DPP PDI Perjuangan itu, sosialisasi dan edukasi tentang buruknya emisi bagi lingkungan sangat penting agar masyarakat bisa memiliki kesadaran. Mengingat penyumbang polusi udara terbesar di Jakarta disebabkan oleh asap kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi.

"Penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami akan membantu masyarakat memahami mengapa uji emisi penting dan bagaimana hal itu dapat berkontribusi pada upaya menjaga lingkungan," demikian Puan.