Sinyal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann saat bertemu dengan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/8).
"Keinginan Indonesia sudah diberitahukan ke-38 anggota dari OECD. Pada prinsipnya, mereka menyambut sangat positif karena Indonesia dinilai berhasil memimpin G20 dan sekarang Bapak Presiden memimpin ASEAN," kata Airlangga setelah pertemuan yang berlangsung sekitar 35 menit itu.
Selain sukses dalam presidensi G20, keberhasilan Indonesia mengendalikan pandemi Covid-19 juga menjadi pertimbangan penting. Indonesia, kata Airlangga, mampu mengendalikan virus Covid-19 sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
"Dan saat sekarang Pak Presiden Jokowi memimpin ASEAN. Di situ mereka melihat terkait Covid, dalam situasi Covid ekonomi Indonesia tumbuh baik," tutur Airlangga.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini melanjutkan, setiap negara yang ingin bergabung menjadi anggota OECD membutuhkan waktu panjang.
Keanggotaan OECD biasanya membutuhkan waktu empat sampai delapan tahun. Hal inilah yang membuat keanggotaan Indonesia tidak bisa diumumkan tahun ini.
Jika Indonesia berhasil masuk sebagai anggota OECD, akan menjadi sejarah bagi pemerintahan periode ini. Sebab, Indonesia bakal menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bisa bergabung dengan OECD.
Menurut Airlangga, mayoritas negara anggota OECD memiliki pendapatan tinggi dengan rata-rata pendapatan per kapita sekitar 43,260,7 dolar AS pada 2022.
Artinya, jika berhasil menjadi anggota OECD, bisa mengindikasikan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang telah meningkat.
“Anggota OECD itu rata-rata pendapatan per kapita di atas 10 ribu dolar AS, sehingga standar-standar yang dilakukan OECD itu menjadi tolok ukur dalam program pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Dengan begitu, kita bisa lolos dari
middle-income trap,” tutup Airlangga.
BERITA TERKAIT: