Demikian disampaikan Staf Khusus Wakil Presiden, Masykuri Abdillah saat menggelar rapat koordinasi membahas aspirasi pendidikan di tanah Papua bersama kementerian dan lembaga terkait di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/8).
"Para tokoh gereja sudah banyak berkontribusi membuka akses pendidikan bagi rakyat Papua. Merekalah yang menyediakan ruang bagi orang asli Papua untuk menikmati pendidikan demi pembangunan kesejahteraan Papua," kata Masykuri.
Ia menyebut, upaya menghadirkan pendidikan di Papua masih dihadapkan pada tantangan serius, yakni rendahnya ketersediaan guru pendidikan dasar dan kurangnya guru di wilayah pedalaman.
Situasi ini berimbas pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Persoalan ini pun telah mendapat perhatian dari Wakil Presiden Maruf Amin. Wapres, kata Masykuri, telah mengarahkan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada April 2023 lalu untuk menyediakan akses penyediaan guru melalui Sekolah Tinggi Teologi (STT).
"Yang dibutuhkan saat ini adalah pemberian status dan hak kepada tenaga guru melalui pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)/Program Guru PAUD di STT. Ini sejalan dengan aspirasi dari lembaga Gereja Papua," tandas Masykuri.
BERITA TERKAIT: