Sidang Umum ke-44 AIPA, Fadli Zon: DPR RI Ajukan 6 Draf Resolusi

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Fadli Zon, menegaskan, kata kunci keketuaan AIPA tahun ini adalah "Responsive, Stable, dan Prosper". Dengan semangat itu, AIPA mendorong agar ASEAN menjadi lebih lentur dan adaptif menyikapi dinamika kawasan.

"Penyelenggaraan AIPA ke-44 menunjukkan peran aktif DPR RI dalam diplomasi parlemen. Sebagai natural leaders di Asia Tenggara, Indonesia memberikan dorongan strategis bagi ASEAN dalam menghadapi tantangan global dan regional yang terus berkembang,” kata Fadli Zon, dalam keterangannya, Sabtu (5/8).

ASEAN, seperti kawasan lainnya, kaga Fadli, dihadapkan pada fenomena perubahan pandangan dari para pemimpin negara di dunia terkait lingkungan strategis global dan regional.

"Itu sebabnya, khususnya di ASEAN, tantangan yang dihadapi tidak mudah,” kata wakil ketua umum Partai Gerindra itu.

Di satu sisi, setiap negara anggota memiliki problem domestik yang harus diatasi. Di sisi lain, ada tantangan eksternal yang secara potensial dan aktual pasti mempengaruhi dinamika kawasan Asia Tenggara, seperti konflik Laut China Selatan, persaingan AS-China, konflik Selat Taiwan, konflik Semenanjung Korea, perang Rusia-Ukraina, perubahan iklim, krisis keuangan global, serta krisis energi dan pangan.

Dia juga mengatakan, sebagai tuan rumah sidang AIPA ke-44, DPR RI mendorong enam poin strategis sebagai bagian dari resolusi AIPA ke-44, yakni:

1.Memelihara stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan,
2.Menciptakan perdamaian berkelanjutan di Myanmar,
3.Mendorong transisi hijau untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan rendah karbon,
4.Menyiapkan pekerjaan dan keterampilan hijau dalam transisi hijau,
5.Menguatkan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan inklusif, transformasi ekonomi, dan partisipasi demokratis,
6.Meningkatkan ketahanan ASEAN melalui kepemimpinan perempuan dan parlemen responsif gender.

Sidang Umum ke-44 AIPA dihadiri 9 parlemen dari negara-negara anggota, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, selain Myanmar. Selain kesembilan parlemen negara itu, 18 dari 20 negara peninjau (observer) juga hadir.

DPR RI juga mengundang institusi internasional dan stakeholder internasional, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Freeland Foundation, International Conservation Caucus Foundation (ICCF), Parliamentary Center of Asia (PC Asia), Food and Agriculture Organization (FAO), dan UN Women.