Program USAID Kolaborasi Bantu Warga dan Pemda Papua Optimalisasi Dana Otsus Agar Tepat Sasaran

Ketua Program USAID Kolaborasi, Caroline Tupamahu menjelaskan, program ini lahir untuk memfasilitasi warga Papua dalam memahami Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 202. Mengingat sejumlah perubahan dalam regulasi serta skenario distribusi anggaran menjadi poin yang membuat Otsus periode sekarang berbeda.

Di sisi lain, sambung Caroline, pemerintah daerah (pemda) juga masih dihadapkan dengan tantangan dalam akuntabilitas tata kelola pemerintahan lokal yang belum optimal. Termasuk, kurangnya partisipasi warga, khususnya OAP, dalam tata kelola pemda.

"Program USAID Kolaborasi merupakan hasil kerja bersama Kementerian Bappenas yang didukung oleh rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Sejak 2022, program ini telah berjalan di Papua dan Papua Barat dengan melakukan pendekatan dua arah dari sisi pemerintah daerah (supply side) maupun dari sisi masyarakat (demand side)," papar Caroline dalam media meeting di Jakarta, Senin (31/7).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala sub bagian Evaluasi dan Pelaporan Otonomi Khusus Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus-Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Fransina Kaaf, menyebut ada dua modul pembelajaran yang disusun USAID Kolaborasi dalam upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan Otsus.

USAID Kolaborasi juga bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Papua dan Papua Barat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 505 Aparat Sipil Negara (ASN).

"Otsus yang sekarang ini kan aturannya berubah, tidak semua paham perubahannya. Jadi awalnya, kami dilatih untuk memahami regulasi Otsus yang baru. Kemudian, kami juga difasilitasi untuk melatih rekan-rekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya bagaimana melakukan perencanaan yang baik, tepat waktu, dan tepat sasaran," tutur Fransina.

Fransina sendiri saat ini tercatat sebagai pelatih dalam kegiatan training USAID Kolaborasi. Dia mengaku banyak menerima manfaat selama mengikuti program, terutama terkait pengetahuan tentang pengelolaan dana Otsus.

Sementara itu, Selviana Indira selaku salah satu tokoh penggerak warga menambahkan, Program USAID Kolaborasi memberikan dampak baik kepada masyarakat. Khususnya bagi OAP dalam memahami hak mereka terkait pengelolaan dana Otsus.

Indira juga menuturkan, Program USAID Kolaborasi memberikan kesempatan kepada warga untuk menilai program Otsus yang sudah bergulir. Termasuk, melakukan dialog dua arah dengan pelaksana program dari perwakilan pemerintah daerah.

Pada beberapa kegiatan USAID Kolaborasi, warga dan pemda bisa langsung menerapkan solusi praktis dari permasalahan yang ditemukan. Kegiatan edukasi telah menjangkau 1.088 masyarakat dengan melibatkan 57 tokoh penggerak (local champion) sebagai fasilitator.

"Saya terpilih menjadi tokoh penggerak di kampung karena mewakili kaum perempuan dan anak muda. Setelah ikut policy bootcamp, saya juga mendapat kesempatan untuk mewakili kampung dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)," imbuh Indira.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Nasional WVI, Angelina Theodora menyampaikan, pihaknya sebagai organisasi fokus anak mengapresiasi dukungan USAID dalam program USAID Kolaborasi tersebut.

"Kami berharap pengelolaan dana Otsus yang dilakukan tepat sasaran ini akan menyejahterakan anak-anak di Papua," kata Theodora.

USAID Kolaborasi juga memberikan ruang pada berbagai pihak untuk terlibat dalam program melalui kegiatan Multi Stakeholders Forum (MSF), pembentukan (Sustainable Development Goals) SDG’s Center bekerja sama dengan sejumlah Universitas di Papua, forum diskusi bersama dengan komunitas lokal dan media.

Program USAID Kolaborasi akan berlangsung hingga 2027, diimplementasikan oleh Yayasan kemanusiaan, Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama mitra yaitu Kitong Bisa Foundation (KBF) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).