Firman menjelaskan seluruh kader harus menyadari bahwa Partai Golkar sangat menjunjung tinggi azas partai berupa prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT).
Ia pun mencontohkan bahwa pada tahun 2004 silam terjadi pemecatan kader dari keanggotaan partai karena menentang keputusan DPP Partai Golkar.
"Dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main," kata Firman, Minggu (16/7).
Firman menjelaskan bahwa hasil Musyawarah nasional (Munas) 2019 telah memberikan mandat kepada Airlangga untuk menentukan sikap politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Bahkan diperkuat oleh hasil Rapimnas partai Golkar.
Ia mengaku heran jika ada pihak mengklaim kader senior Golkar, tapi malah tidak memahami aturan dan mekanisme organisasi.
"Mereka 'menari di atas genderang orang lain', padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam," demikian Firman menyayangkan.
Ia curiga, ada penumpang gelap dalam isu Munaslub. Terlebih, mengatasnamakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar. Bahkan spekulasi Firman, isu itu digulirkan karena ingin menggantikan posisi Airlangga.
Firman meminta Ketua Dewan Etik Partai untuk segera memproses dugaan pelanggaran kader yang menghembuskan wacana Munsalub.
"Kami mendesak agar ketua dewan etik partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut," ujar Firman.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Munculnya isu Munaslub Partai Golkar disikapi oleh elite partai berlambang beringin. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo mengingatkan bahwa siapapun yang menyuarakan isu tersebut akan mendapatkan konsekuensi politik. Salah satunya berupa pemecatan. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: